4 Perintah dan Tugas Presiden Jokowi untuk Budi Arie Usai Dilantik Jadi Menkominfo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus hukum.

Jokowi meminta Budi Arie untuk menuntaskan proyek pembangunan menara Base Transceiver System (BTS) sesuai rencana pemerintah, meskipun aparat penegak hukum sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Saya ingin yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati, tetapi penyelesaian BTS juga harus berjalan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Jokowi mengatakan, pembangunan BTS di seluruh daerah, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sangat penting untuk memberikan pelayanan akses komunikasi dan digitalisasi kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta proyek BTS tersebut jangan sampai terbengkalai.

"Jangan sampai sudah peristiwa hukum, BTS terbengkalai, ini yang saya tidak mau, tugas beratnya di situ," kata Jokowi.

Selain tugas melanjutkan proyek BTS, Presiden Jokowi juga memerintahkan Budi Arie untuk membawa Indonesia agar tidak tertinggal dengan perubahan dunia yang begitu cepat di bidang teknologi dan informatika.

Karena itu, Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu Budi Arie. Nezar sebelumnya dikenal sebagai wartawan dan kemudian menjadi direksi BUMN.

"Agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence (AI), berkaitan dengan frekuensi, dengan satelit, semuanya bisa dirampungkan dan dituntaskan, dan juga, akan kita bantu lagi dengan (membentuk) Satgas, yang memang waktunya sangat mepet sekali," kata dia.

Menurut Jokowi, waktu yang dimiliki Menkominfo dan Wamenkominfo baru tidak banyak untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis.

Budi Arie dan Nezar, serta seluruh jajaran Kemenkominfo, hanya memiliki waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum masa Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 selesai. Karena itu Jokowi juga akan membentuk Satuan Tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Kemudian, Jokowi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk membantu kinerja Menteri Komunukasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria.

Satgas ini guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika.

"Seperti tadi saya sampaikan semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu," kata Jokowi.

Dia menilai persoalan-persoalan yang ada di bidang teknologi komunimasi dan informatika tidak mudah diselesaikan. Terlebih, teknologi informasi saat ini berubah begitu cepat.

"Setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget," ucap dia.

Jokowi menyampaikan pembentukan satgas ini akan dilakukan bersama Menkominfo dan Wamenkominfo. Hingga kini, pembentukan satgas masih dalam tahap pembahasan.

"Belum, nanti dengan Pak Menteri dengan Pak Wamen akan kita bicarakan, karena ini bukan persoalan mudah," ujar Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk membenahi masalah perdagangan digital atau e-commerce di media sosial.

Pasalnya, saat ini muncul fenomena cross border di TikTok Shop Indonesia melalui project S TikTok Shop, yang dinilai bisa mengancam UMKM lokal.

"Iya nanti itu tugasnya menteri yang baru. nanti akan saya perintahkan apa, apa akan lebih detil. Nanti kalau sudah," jelas Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan terdapat bisnis lintas batas atau cross border di TikTok Shop Indonesia melalui project S TikTok Shop seperti yang pertama kali mencuat di Inggris.

"Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa, ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu COVID-19, semua pelaku e-Commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM dan mereka tidak bisa pastikan produknya ini, jadi jangan bohongi saya," kata Menkop UKM di Kantor Kemenkop UKM, di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 12 Juli 2023.

Menteri Teten menuturkan bahwa Pemerintah melihat fenomena project S TikTok Shop di Inggris akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia.

Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.

"Di Inggris itu 67 persen algoritma TikTok bisa mengubah behavior konsumen di sana dari yang tidak mau belanja jadi belanja. Bisa mengarahkan produk yang mereka bawa dari China. Mereka juga bisa sangat murah sekali," ujarnya lagi.

TikTok Shop dinilainya menyatukan media sosial, crossborder commerce dan retail online. Dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, mayoritas yang dijual di online adalah produk dari China.

Sehingga jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, ujarnya pula, pasar digital Tanah Air akan didominasi oleh produk-produk dari China.